Jakarta, nusantarabersahabat.com :
Jum at, 4 Desember 2025, – Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia (SP TKBM Indonesia) mendesak Menteri Keuangan untuk melakukan perketatan pengawasan dan pembaruan menyeluruh terhadap sistem Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) yang selama ini dinilai menjadi titik rawan penyelundupan barang ke Indonesia.
Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Hadil, mengatakan bahwa kelemahan sistemik dalam proses pemeriksaan kontainer membuka ruang bagi barang ilegal masuk ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya Tanjung Priok.
“TPFT harus segera dibenahi. Menkeu perlu perketat pengawasan dan melakukan pembersihan menyeluruh. Jangan ada lagi celah bagi penyelundupan dan praktik-praktik tidak efisien yang merugikan negara,” tegas Subhan, di Jakarta.
*Penyelundupan Rugikan Negara dan Ganggu Ekosistem Logistik
Menurut SP TKBM Indonesia, sejumlah temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian barang impor lolos pemeriksaan karena lemahnya koordinasi antar instansi terutama Bea Cukai dan kurangnya modernisasi alat pemeriksaan.
“Kebocoran di TPFT berpotensi merugikan penerimaan negara, mengacaukan harga pasar, dan mengganggu industri dalam negeri,” lanjut Subhan.
Ia menegaskan bahwa tindakan tegas dari Menteri Keuangan diperlukan untuk memperkuat integritas Bea Cukai dan seluruh proses pemeriksaan fisik.
*Bersih-bersih Pelabuhan Harus Jadi Agenda Nasional*
SP TKBM Indonesia menegaskan bahwa pembersihan pelabuhan dari praktik tidak efisien, pungutan tidak resmi, jalur belakang, dan kelonggaran pemeriksaan bukan hanya isu sektor logistik, tetapi isu strategis keamanan negara.
“Pelabuhan adalah pintu gerbang ekonomi Indonesia. Jika pintu ini bocor, seluruh sistem ekonomi ikut terguncang,” ujar Subhan.
Oleh karena itu, SP TKBM mendesak :
– Pembaruan sistem TPFT berbasis digital
– Penguatan alat pemeriksaan (scanner & AI)
– Audit integritas seluruh titik pemeriksaan
– Kolaborasi Bea Cukai–Otoritas Pelabuhan –SP TKBM Indonesia
– Penertiban operator dan pihak-pihak yang bermain di luar regulasi
*TKBM Indonesia Siap Jadi Mata dan Telinga Dilibatkan dalam Pengawasan Lapangan
Sebagai pekerja garis depan di area bongkar muat, TKBM menegaskan komitmen untuk bekerja profesional dan mendukung penuh agenda pembersihan pelabuhan.
“Kami siap bekerja sama. TKBM ada di lapangan setiap hari dan sering menemukan indikasi mencurigakan. Pelibatan TKBM justru memperkuat sistem pengawasan nasional,” katanya.
*Menkeu dan Presiden Diminta Turun Tangan
Selain mendesak langkah konkret dari Menkeu, SP TKBM Indonesia juga meminta Presiden RI untuk memberikan perhatian khusus terhadap isu penyelundupan dan lemahnya pengawasan TPFT.
“Ini soal masa depan ekonomi negara. Presiden harus memastikan bahwa kebocoran di pelabuhan tidak lagi terjadi,” tegas Subhan.
*Keamanan Pelabuhan = Keadilan Biaya Logistik + Kesejahteraan TKBM*
SP TKBM Indonesia menutup pernyataannya bahwa pembaruan TPFT tidak hanya menjaga keamanan negara, tetapi juga mendorong terciptanya biaya logistik yang lebih adil, efisiensi operasional, dan peningkatan kesejahteraan TKBM.
“Jika pelabuhan bersih dan efisien, seluruh rantai logistik nasional mendapat manfaatnya,” pungkasnya.
Sumber : Humas MIO Indonesia PW Provinsi DKI Jakarta
Reporter : Redaksi Pusat
