Jakarta, nusantarabersahabat.com :
Rabu, 28 Mei 2025 – Wahdah Islamiyah, sebuah organisasi masyarakat Islam yang fokus pada dakwah dan pendidikan, melakukan kunjungan silaturahmi dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D.
Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, dengan tujuan menjajaki peluang kerjasama strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Delegasi Wahdah Islamiyah dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPP Wahdah Islamiyah, H. Syaibani Mujiono, S. Sy., M. Si., Ph.D., didampingi Ambo Sakka, S.K.M., M.A.R.S., Wakil Sekretaris Jenderal DPP Wahdah Islamiyah, serta jajaran pengurus pusat lainnya.
Dalam pertemuan ini, Wahdah Islamiyah memaparkan kontribusinya di bidang pendidikan, yang saat ini mencakup 472 institusi pendidikan dari tingkat PAUD hingga SMA, termasuk pondok pesantren.
Selain itu, Wahdah juga mengelola Institut STIBA Makassar dan sedang dalam proses mendirikan Politeknik Wahdah Islamiyah Makassar.
Sekretaris Jenderal DPP Wahdah Islamiyah, Ustaz Syaibani Mujiono, menyampaikan harapan agar Wahdah Islamiyah dapat berperan lebih besar dalam mendukung sistem pendidikan nasional.
“Kami berharap mendapatkan arahan terkait pengembangan pendidikan, baik dari segi mutu sekolah maupun kompetensi tenaga pendidik.
Target kami adalah agar pada tahun 2030, Wahdah Islamiyah dapat memiliki sekolah di setiap kabupaten dan kota di Indonesia,” ujarnya.
Prof. Atip Latipulhayat menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
“Pendidikan bermutu tidak boleh menjadi hak eksklusif segelintir orang. Kehadiran pihak swasta seperti Wahdah Islamiyah sangat diharapkan untuk memperluas jangkauan pendidikan ke semua lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Prof. Atip yang juga Wakil Ketua Umum PP Persis ini juga menjelaskan beberapa kebijakan prioritas Kementerian yang sedang dijalankan, seperti pemberian beasiswa kepada guru-guru yang belum menyelesaikan pendidikan S1, penggantian Ujian Nasional dengan tes kemampuan akademik sebagai syarat melanjutkan pendidikan, reformasi sistem zonasi dengan basis domisili administratif, serta penyediaan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, termasuk yang bersekolah di lembaga swasta yang telah terakreditasi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah siap menjalin kerjasama yang lebih intens dengan Wahdah Islamiyah.
“Kami terus mengevaluasi sistem pendidikan untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk kekurangan guru, over capacity, dan kesenjangan akses pendidikan.
Kerjasama dengan Wahdah Islamiyah dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi persoalan tersebut,” tambahnya.
Silaturahmi ini menjadi awal yang baik bagi terciptanya sinergi antara pemerintah dan Wahdah Islamiyah dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.
Reporter : Redaksi Pusat
